Defisit Talent Pariwisata

Bill Gates pernah memberi nasehat: “Mempertahankan fokus adalah kunci sukses. Anda seharusnya memahami bidang kompetensi Anda, keterampilan Anda, dan menghabiskan waktu serta energi Anda di sana.”

Pengembangan tourism 4.0 telah membangun jembatan antara high technology dan pariwisata. Pemerintah dan pelaku pariwisata bersama menguatkan untuk terbangungnya investasi untuk tenaga kerja pariwisata agar unggul, guna memenangkan persaingan yang ketat dan menavigasi pasar tenaga kerja dalam industri pariwisata 4.0.

Ketika teknologi mendisrupsi industri pariwisata, permintaan akan talenta teknis high-end pariwisata menjadi sangat tinggi, sehingga yang terjadi kesenjangan yang semakin besar dan melebar.

Industri pariwisata secara nasional dan global menghadapi masalah yang sama, yaitu laju tingkat turnover tenaga kerjanya lebih tinggi daripada industri lain.

Menurut data WTTC, tingkat laju turnover tenaga kerja pada industri pariwisata global rata-rata 18 persen setiap tahunnya. Tingkat turnover atau keluar dan berhentinya talenta pekerja pariwisata pekerja nonteknis, tenaga penjualan dan staf layanan pelanggan adalah yang tertinggi dalam sektor pariwisata di tahun 2018.

Jika pertumbuhan tenaga kerja pariwisata Indonesia rata-rata mencapai 1,9 persen setiap tahunnya, maka terdapat defisit talenta pariwisata yang kritis.

Apa yang mempengaruhi kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja, dalam era perkembangan digitalisasi pariwisata 4.0 yang berdampak memicu tingginya laju turnover?

Kesenjangan Kinerja dan Kontribusinya

Berdasarakan Indeks daya saing tahun 2017, tenaga kerja pariwisata Indonesia berada di peringkat 64, sedangkan negara Singapura di peringkat 5, Malaysia di peringkat 22 dan Vietnam diperingkat 37.

Posisi daya saing tenaga kerja pariwisata dipengaruhi oleh kontribusi tenaga kerja pariwisata terhadap PDB. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17 persen, PDB Perkapita mencapai Rp56 Juta atau US$3.927 sebanding dengan Rp 155 ribu per hari.

Kontribusi pendapatan rata-rata tenaga kerja pada sektor pariwisata menyumbang 30 persen terhadap PDB secara nasional.

Bandingkan kontribusi tenaga kerja pariwisata Global yang mencapai 318,8 juta orang, dengan tenaga kerja pariwisata nasional yang jumlahnya mencapai 12,4 juta orang, maka perbandingan kontribusinya adalah 1:24.

Kontribusi 1 orang pekerja pariwisata global terhadap GDP sama dengan kontribusi 24 orang pekerja pariwisata nasional terhadap PDB.

Jika dikonversi dalam rupiah, kontribusi pendapatan tenaga kerja pariwisata nasional rata-rata per hari Rp 47 ribu (4,09 persen) dari kontribusi tenaga kerja pariwisata global per hari yang mencapai rata-rata Rp 1,1 juta.

Tenaga kerja pariwisata Indonesia mengalami defisit kinerja, dari tingginya kesenjangan kontribusi pendapatan yang dihasilkan oleh rata-rata tenaga kerja pariwiasta global.

Di tahun 2018, Indonesia kedatangan 15,8 Juta Wisman, dengan pergerakan Wisnus mencapai hampir 275 juta. Hotel di seluruh Indonesia total memiliki 600 ribu unit kamar, tapi sesuai data BPS tingkat okupansi kamar hotel secara nasional masih 58,95 persen.

Defisit Talent

Tenaga kerja pariwisata Indonesia di tahun 2018 mencapai 12,4 juta pekerja. Menurut sumber data Kemenpar, pemerintah telah menfasilitasi sebanyak 400 ribu pekerja atau 3.21 persen yang tersertifikasi sesuai profesinya. Artinya baru satu orang dari setiap tiga puluh orang tenaga kerja yang disertifikasi.

Masih terdapat gap 96 persen tenaga kerja pariwisata yang belum bersertifikasi, terdapat sekitar 5 juta pekerja yang tidak memiliki akses dan kemandirian dalam rangka pengembangan kompetensinya secara sistematis, melalui pelatihan dan vokasi untuk skilling, reskilling dan upskilling.

Pertumbuhan tenaga kerja pariwisata rata-rata 450 ribu orang setiap tahun, ini termasuk 2.100 lulusan perguruan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan. Terdapat lebih dari separuh  tenaga kerja pariwisata baru, yang setiap tahunnya tidak mendapat kesempatan dan akses pengembangan kompetensi dan sertifikasi.

Berdasarkan data Kemenakertrans, tahun 2018 terdapat 303 BLK milik pemerintah dengan 6.922 instruktur pemerintah dan swasta. Masih terdapat kekurangan sebesar 1.326 tenaga instruktur untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan serftifikasi di tahun 2018.

Sumber data BPS, mengklasifikasi tingkat pendidikan tenaga kerja Pariwisata antara lain 59 persen SMU, 24 persen Diploma, 11 persen perguruan Tinggi.

Berdasarkan segmen lapangan usaha di sektor Pariwisata, tenaga kerja sebesar 45 persen di F&B, 40 persen bekerja di perdagangan, sisanya 15 persen yang bekerja menjadi agen tour & travel, akomodasi, seni & hiburan, MICE, dll.

Komposisi tenaga kerja Pariwisata sebagian besar adalah entrepreneur, karena jika berdasarkan status pekerjaannya, berdasarkan BPS sebanyak 28 persen berusaha sendiri, 25 persen sebagai karyawan, 23 persen berusaha sendiri dibantu karyawan, dan 17 persen pekerja tidak dibayar.

APBN tahun 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun, Pemerintah mengalokasikan Rp 184  triliun yang didistribusikan kepada 20 kementerian atau lembaga untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan vokasi senilai Rp17,2 triliun akan disalurkan melalui enam kementerian untuk pelatihan, diklat, revitalisasi sarana-prasarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas pengajar.

Kementerian Pariwisata tahun 2018 mengucurkan biaya senilai Rp130 miliar untuk program pelatihan di bidang pariwisata dan sertifikasi profesi tenaga profesional di sektor pariwisata yang baru mencapai 75.000 orang  atau 0,6 persen dari total tenaga kerja pariwisata.

Pariwisata Indonesia berpotensi kehilangan momentum untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mampu membuat lompatan yang memenangkan persaingan tourism 4.0.

Dengan kekayaan aset pariwisata Indonesia,  garis pantai membentang lebih dari 81 ribu km, memiliki 17.508 pulau, 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dengan luas mencapai 9.035 ha, menurut data WTTC Indonesia akan mengalami pertumbuhan tenaga kerja pariwisata mencapai 16,9 juta pekerjaan di tahun 2028 (11,4 persen dari total).

Dalam perencanaan strategis pariwisata, untuk jangka waktu tahun 2019-2024, diperlukan menambah 120 ribu unit kamar hotel, 100 ribu homestay, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk pengembangan ini konon dibutuhkan investasi sebesar Rp 500 Triliun.

Sudah pasti untuk mengelola pengembangan infrastruktur pariwisata tersebut, diperlukan kapasitas sekitar 2,25 juta tenaga kerja baru, dengan kapabilitas tenaga kerja yang kompeten dan profesional, serta talenta teknis high-end yang unggul untuk memenangkan persaingan di tahun 2024.

Persaingan global dan regional di era disrupsi pariwisata semakin nyata, prioritas utama menuntut perbaikan secara total produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja lokal.

Pengembangan infrastruktur pariwisata harus selaras dengan investasi untuk pengembangan tenaga kerja pariwisata. Kekurangan tenaga kerja pariwisata, akan memperburuk di masa mendatang, jika ketidakcocokan keterampilan atau kompetensi dan kesenjangan dalam pekerjaan tidak diatasi.

Tenaga kerja milenial pada sektor pariwisata

Di banyak negara, menurut WTTC lapangan tenaga kerja kaum muda dan milenial (usia 15-34 tahun), di sektor pariwisata jauh lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Kanada adalah negara yang tertinggi dengan tenaga kerja kaum muda dan milenial mencapai 32,4 persen dari lapangan kerja sektor pariwisata. Diikuti oleh AS sebanyak 29,4 persen, Inggris sebanyak 27,8 persen, Italia sebanyak 10,2 persen dan Spanyol sebanyak 9,4 persen komposisi tenaga kerja milenial di sektor pariwisatanya.

Indonesia memiliki pasar tenaga kerja muda dan milenial sebanyak 63 juta orang atau 23,77 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 265 juta jiwa.

Guna mendorong pengembangan talent milenial pariwisata, ini harus banyak diselenggarakannya pelatihan berkualitas tinggi yang kekinian, mudah diakses dan gratis. Serta terbentuknya persepsi positif tentang potensi talenta milenial pariwisata yang prospektif. Hal ini untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih tangguh, inklusif dan egaliter.

Mengatasi Defisit Talent Pariwisata

Mengatasi defisit talent pariwisata, tentu tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah untuk mengatasinya. Pelaku industri pariwisata memiliki kepentingan yang besar untuk secara mandiri dan berkolaborasi dengan stakeholder pariwisata lainnya, turut andil memberikan solusi dan inisiatif strategis untuk mengurangi defisit talenta pariwisata.

Pelaku Industri Pariwisata hendaknya mulai melakukan perencanaan transformasional SDM pariwisata secara lebih sistematis, yang mengacu pada prioritas strategis, dengan langkah-langkah antara lain:

Langkah 1. Apa tujuan dan kebutuhan bisnis wisata, dan apa implikasinya bagi SDM?

Rencana SDM harus mendukung tujuan dan kebutuhan organisasi Anda (mis. Kebutuhan pekerja musiman, tujuan untuk memperluas bisnis). Implikasi sumber daya manusia dalam hal kepegawaian, pelatihan, manajemen kinerja, dll. Harus dipertimbangkan pada tahap awal.

Langkah 2. Apa saja pendorong dan hambatannya?

Identifikasi pendorong dan penghambat yang dapat memengaruhi aktivitas sumber daya manusia yang berpotensi mendukung atau menghambat capaian tujuan / kebutuhan bisnis wisata, termasuk:

  • Faktor eksternal (persyaratan legislatif baru, pasar tenaga kerja, dll.), Dan
  • Faktor internal (hasil survei karyawan; potensi pensiun / keberangkatan, dll.).

Langkah 3. Apa kesenjangannya?

Identifikasi kesenjangan antara kapasitas dan kapabilitas SDM saat ini dan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis wisata, seperti: keterampilan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan inisiatif baru atau staf yang memadai untuk memberikan layanan yang cepat dan berkualitas.

Langkah 4. Apa kesenjangan kritis yang perlu diatasi?

Menilai risiko yang terkait dengan kesenjangan kapasitas dan kapabilitas SDM yang kritis (yaitu, seberapa parah konsekuensinya jika kesenjangan yang ada tidak ditangani?). Bagaimana memprioritaskan penanganan kesenjangan kritis: langkah-langkah kunci, waktu dan siapa yang akan melakukan apa.

Langkah 5. Apakah SDM bisnis wisata Anda memenuhi tujuan dan kebutuhan bisnis?

Mengevaluasi dan mengukur hasil capaian kinerja pengelolaan SDM saat ini, untuk menentukan apakah tujuan dan kebutuhan bisnis telah dipenuhi (mis., Apakah Anda memiliki staf yang cukup tersedia untuk peak season; apakah ekspansi bisnis Anda berhasil).

Langkah selanjutnya yaitu menyusun perencanaan strategis untuk pengelolaan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja pariwisata, yang berisi program transformatif untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan keunggulan talenta pariwisata.

Beberapa program strategis yang prioritas dalam perencanaan strategis SDM pariwisata, hendaknya menjawab kebutuhan antara lain:

  • Penelitian dan analisis pasar kerja pariwisata secara komprehensif
  • Meramalkan keterampilan masa depan untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi
  • Kerangka kerja untuk memposisikan pariwisata sebagai pilihan utama pasar tenaga kerja
  • Pengembangan keterampilan inovasi untuk mengoptimalkan tenaga kerja
  • Melakukan investasi strategis untuk memastikan kekuatan organisasi

Demikian, ulasan tentang situasi defisit talen pariwisata, dan langkah bagi pelaku pariwisata sebagai kemandirian dalam berkontribusi menghasilkan solusi dan mendukung pemerintah dalam meningkatkan daya saing pariwisata.

Sekali lagi, pada akhirnya salah satu investasi terbaik bagi pariwisata adalah to invest in talent.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

88 + = 97